Senin, 08 Desember 2014

Pemerintah Siap Kucurkan Subsidi Lagi



Pemerintah Siap Kucurkan Subsidi Lagi

Pemerintah berencana memberikan subsidi harga premium jika harga keekonomian mencapai lebih dari Rp 9.500 per liter sebagai antisipasi kemungkinan melonjaknya harga minyak dunia. 

Pelepasan harga premium kepasar akan menjadi masalah ketika harga minyak dunia melambung. Sehingga daya beli masyarakat kembali tertekan.




















Sumber : Bisnis Indonesia

BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Pengawasan



BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Pengawasan


Badan Peyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menambah jumlah tenaga pengawas sebanyak 125 orang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap perusahaan yang wajib mendaftarkan pekerja sebagai peserta program.

Petugas akan melakukan penyuluhan kepada perusahaan mengenai program yang disediakan oleh BPJS ketenagakerjaan. Selain itu, petugas akan memberikan informasi mengenai konsekuensi apabila pekerja perusahaan tersebut tidak menjadi peserta program.

Sejumlah sanksi yang disiapkan antara lain pencabutan izin usaha oleh pemerintah daerah, pencabutan paspor oleh kementrian hukum dan HAM, dan sejumlah sanksi lainnya.

Di Samping itu, guna memacu peserta, BPJS ketenagakerjaan bekerja sama dengan pemerinta provinsi dan pemerintah kabupatan atau kota di sebagian wilayah Indonesia.














Sumber : Bisnis Indonesia


Jumat, 05 Desember 2014

Pertamina segera kuasai Mahakam



Pertamina segera kuasai Mahakam

Pemeritah memastikan pengelolah blok Mahakam setelah kontrak berakhir pada 2017 akan diserahkan kepada PT Pertamina (persero), meskipun BUMN migas itu harus memberikan keyakinan terlebih dahulu.

Kepala unit pengendalian kinerja kementrian ESDM widhyawan prawiraatmadja memastikan pertamina akan menjadi pemegang saham mayotitas dan pengelola blok Mahakam setelah kontrak berahir pada 2017.

Pertamina harus meyakinkan pemerintah bahwa keputusan harus memberikan pengelola blok Mahakam merupakan keputusan terbaik bagi Negara. Selain itu. Pertamina harus memastikan tidak adanya penurunan produksi migas setelah penyerahan. 

Hingga saat ini pertamina belum menyerahkan proposal rencana pengelola blok Mahakam paska habis kontrak. BUMN migas itu untuk menyakinkan pemerintah dengan menyerahkan proposal rencana pengelola secepatnya.

Pertamina harus mempertimbangkan secara matang keuntungan yang diperoleh ketika berkerja sama dengan total, terutama opsi pertukaran (swap) dengan blok migas luar negri yang dimiliki perusahaan asal prancis tersebut.














Sumber : Bisnis Indonesia

Senin, 01 Desember 2014

Akses Kredit Nelayan Dibuka



Akses Kredit Nelayan Dibuka

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan skema kredit mikro yang khusus menyasar kelompok masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan.

OJK bersama kementrian kelautan dan perikanan kini sedang menyusun model bisnis yang tepat agar akses kredit kepada nelayan lebih terbuka. Pembahasan model bisnis ini melibatkan sejumlah pihak yang berasal dari institusi jasa keuangan dan lainnya.

Modul bisnis kredit nelayan yang sedang disusun ini bukan berupa kredit bersubsidi, melainkan kredit mikro komersial.












Sumber : Bisnis Indonesia

Minggu, 30 November 2014

Pengusaha Minta Insentif



Pengusaha Minta Insentif

Pengusaha menginginkan dukungan dari pemerintah berupa insentif untuk  memperlancar program pembangunan di wilayah Indonesia bagian timur.

Selama 5 tahun kedepan, pemerintah menegakan tingkah pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi bagi wilayah itu, padahal tantangannya berbeda dibandingkan dengan wilayah berat. 

Ketua pokja percepatan pembangunan kawasan timur Indonesia ikhwannudin mengatakan bahwa saat ini tantangan terberat yang dihadapi pihak pengusaha adalah masalah perizinan. Padahal, pembangunan di wilayah timur akan terhambat tanpa dukungan dana swasta. 

“kita sangat berharap ada kemudahan dan insentif dari pemerintah karena infekturnya yang akan dibangun tidak seluruhnya dari APBN,” katanya.

Ikhwanuddin menjabarkan insentif lain yang diharapkan adalah leringanan pajak.”
Pajak untuk wilayah timur harus dibedakan dari wilayah lain,” katanya.













Sumber : Bisnis Indonesia